Download Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah

Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 

Dalam rangka memberikan pengaturan lebih detail tentang persyaratan pendirian madrasah tersebut, Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyusun Petunjuk Teknis Persyaratan Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, akses pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang "sejahtera, demokratis, dan berkeadilan" sesuai dengan visi RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program pembangunan SDM bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan nasional.

Ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah "mantra" baru yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) SNP, yaitu (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.

Keempat, sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, maka perlu kebijakan strategis untuk menjamin bahwa layanan pendidikan madrasah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa Madrasah yang telah memiliki izin operasional wajib untuk memperpanjang izin operasionalnya sesuai masa berlakunya. Berikut adalah contoh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah, yang dapat sobat download melalui tautan berikut:

Download Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah

Demikian informasi tentang Download Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah, semoga bermanfaat.

Kami_Madrasah

Buku Admnistrasi PAUD Lengkap

Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah buku administrasi yang berisi acuan minimum khususnya bagi para pengelola, penyelenggara dan pendidik serta pembinaan program PAUD dalam melakukan pembinaan tehnis penyelenggaraan administrasi Lembaga PAUD. Dalam hal ini administrasi TK/PAUD meliputi juga di dalamnya buku administrasi umum PAUD,  buku administrasi kepala sekolah TK/PAUD, buku administrasi keuangan, dan buku administrasi guru kelas PAUD.

Kelengkapan administrasi yang harus ada pada sebuah lembaga PAUD minimum terdiri dari buku administrasi program pengajaran, administrasi anak didik, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan 
barang, administrasi keuangan, dan administrasi umum. Pembuatan administrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan meliputi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, selanjutnya digunakan sebagai arsip. Buku  Pedoman Administrasi PAUD berisi kumpulan format administrasi PAUD.
Berikut ini daftar lengkap buku administrasi PAUD.



Administrasi PAUD Lengkap

A. Buku Administrasi Umum PAUD

Buku Administrasi Lembaga PAUD
Buku agenda Surat Masuk
Buku agenda Surat Keluar
Buku Tamu Khusus (Tamu Dinas)
Buku Tamu Umum
Buku Tamu Yayasan
Buku Ekspedisi
Surat Pengantar Lembaga PAUD
Buku Notula Rapat Yayasan
Buku Notula Rapat Wali Murid
Buku Notula Rapat Pendidik
Buku Notula Pertemuan Organisasi Profesi
Buku Kemitraan (Kerjasama Dengan Pihak Luar)
Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD
Buku Acuan Menu Pembelajaran (Pedoman Kurikulum)
Kelengkapan Dokumen Lembaga, meliputi :
Bagan Struktur Organisasi Lembaga PAUD
Visi, Misi dan Tujuan Lembaga PAUD
Profil Lembaga PAUD
Surat Keputusan Pendirian Lembaga
Akta Notaris
AD-ART Yayasan
NPWP
Surat Bukti Kepemilikan Tanah / Bangunan
Surat Ijin Penggunaan Tanah / Bangunan
Ijin Operasional
SK Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Surat Kontrak Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Surat Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Kalender Pendidikan Anak Usia Dini
Tata Tertib Anak Didik / Siswa
Tata Tertib Guru / Pendidik
program Kerja PAUD
Papan Merek Lembaga
Papan Keadaaan Pengelola dan Pendidik
Daftar Pelajaran di Kelas PAUD
Administrasi Sarana Prasarana
Buku Inventaris Buku Perpustakaan Guru
Buku Inventaris Buku Perpustakaan Anak

Download PANDUAN Sispena-S/M Tahun 2018

BAN-S/M menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan basis data BAN-S/M tentang sekolah/madrasah yang belum diakreditasi dan sekolah/madrasah yang harus diakreditasi ulang.

BAP-S/M perlu melakukan validasi terhadap daftar sekolah/madrasah sasaran untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi.

Validasi sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketuntasan, keseimbangan, kesiapan, dan pembinaan sekolah/madrasah. Penuntasan perlu diutamakan agar semua sekolah/madrasah memiliki status terakreditasi. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah proporsi sekolah/madrasah, negeri/swasta, antarwilayah, kabupaten/kota, jenjang dan program, berdasarkan jumlah sekolah/madrasah yang belum diakreditasi dan yang harus diakreditasi ulang. Kesiapan yang dimaksudkan adalah potensi yang dimiliki sekolah/madrasah untuk dapat diakreditasi. Sedangkan pembinaan yang dimaksud adalah kesempatan yang diberikan kepada sekolah/madrasah untuk diusulkan mengikuti akreditasi, terutama bagi sekolah/madrasah yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Download PANDUAN Sispena-S/M Tahun 2018

Sobat Kami Madrasah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah menerbitkan Panduan Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (SISPENA) Sekolah/Madrasah Tahun 2018 yang dapat sobat unduh melalui tautan berikut:

PANDUAN Sispena-S/M Tahun 2018

Prosedur dan Cara Pengisian SKAKPT

Memasuki masa verval Semester Genap Tahun 2018 terdapat menu baru dalam Simpatika. Menu tersebut adalah SKAKPT atau Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan. Sebagai sebuah hal yang baru, berikut ini diuraikan terkait dengan cara pengisian dan prosedur pengajuan SKAKPT.

Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan atau SKAKPT sendiri meruipakan implementasi dari SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru 2018. Dimana dalam Juknis TPG tersebut salah satunya melakukan penyederhanaan proses pemberkasan TPG madrasah.

SKAPT adalah Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisa kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima tunjangan profesi berbasis data SKMT dan SKBK dari satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui Simpatika oleh Kementerian Agama Pusat.

Karena itu pengisian data SKAKPT wajib bagi guru yang  memiliki sertifikasi (sudah verval NRG) dan pada analisa tunjangannya dinyatakan Layak Menerima Tunjangan, sebagai syarat pencairan TPG.

1. Persiapan yang Dibutuhkan

Saat pertama kali mengisi Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT), data-data yang dibutuhkan untuk diisikan dalam SKAKPT antara lain.

1. Nomor wajib pajak (NPWP)
2. Nomor buku rekening bank pencairan TPG
3. Nama bank
4. Kantor cabang bank
5. Nama pemilik rekening bank
6. File hasil scan kartu NPWP
7. File hasil scan buku rekening bank
8. Masa kerja golongan (khusus bagi PNS)
9. File scan SK Golongan (khusus bagi PNS)

File scan dapat berbentuk PNG, GIF, JPG, atau JPEG dengan ukuran minimal 100 Kb dan maksimal 1 MB dan resolusi 96 dpi.

2. Cara Mengisi SKAKPT

Pengisian SKAKPT dilakukan di akun Simpatika masing-masing PTK.

1. Buka halaman simpatika.kemenag.go.id
2. Login dengan menggunakan akun masing-masing
3. Pilih layanan Simpatika PTK
4. Pada dasbor PTK, pilih menu SKAKPT (menu ini hanya muncul di akun guru yang telah memiliki sertifikat pendidik)
5. Klik ikon pensil untuk mulai mengedit (mengisi)
6. Khusus bagi PNS akan dimunculkan data golongan, nomor SK Golongan dan TMT golongan. Isikan Masa Kerja Golongan (MKG) dan upload file scan SK Golongan tersebut. Jika data golongan yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, silakan lakukan perubahan data rinci pada menu portofolio >> profil lalu permanenkan dengan mencetak dan mengajukan S12 (Ajuan Perubahan Data) ke admin Simpatika Kab/Kota.
7. Isikan data terkait dengan perpajakan yang meliputi pengisian nomor wajib pajak dan unggah file scan NPWP
8. Isikan data terkait dengan perbankan yang meliputi nomor rekening, nama pada buku rekening, nama bank, nama cabang bank, dan unggah file scan buku tabungan.
9. Jika sudah, klik tombol Simpan Perubahan
10. Muncul pesan Perubahan Data, klik Jadikan Permanen untuk mencetak ajuan atau Batalkan Seluruh Perubahan Data jika ada data yang keliru.

Prosedur dan Cara Pengisian SKAKPT

Saat artikel ini ditulis, tahap kesepuluh di atas (cetak ajuan SKAKPT) masih belum diaktifkan sehingga belum bisa mencetaknya.

3. Prosedur Ajuan SAKPT

Setelah Ajuan SKAKPT dicetak, bawa ajuan tersebut ke Admin Kabupaten/Kota untuk dipermanenkan.

Namun hingga saat ini, tahapan prosedur SKAKPT ini masih belum bisa dilakukan. Tunggu informasi selanjutnya.

Yang penting disiapkan datanya dan diisi form yang tersedia, lalu simpan. Saat tahapan ajuan verval dibuka tinggal cetak Surat Ajuan Verval SKAKPT.

Laporan dan Aplikasi Penilaian Akreditasi SMP/MTs SMA/MA

Tahun 2018 merupakan tonggak penting bagi Badan Akreditasi Nasional  Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) baik secara kinerja dan SDM yang bercita-cita menjadi lembaga yang kredibel untuk pendidikan bermutu. Dari sisi kinerja, BAN S/M telah melaksanakan visitasi lebih dari 80 persen sekolah/madrasah, dan tahun 2018 adalah tahun penuntasan untuk sekolah/madrasah. Capaian dan target tersebut menjadi bagian rencana strategis Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan.

Seiring dengan pengakuan publik, Akreditasi sudah menjadi parameter mutu pendidikan dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja masih terdapat banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Tantangan ke depan adalah menjadikan BAN-S/M yang lebih kredibel dalam rangka menjamin mutu pendidikan dasar dan menengah. Seiring dengan kepengurusan BAN-S/M 2018-2022 secara kelembagaan, BAN-S/M akan melanjutkan dan mengembangkan sistem pendataan Akreditasi yang sudah dimulai pada tahun 2017. Pengembangan Sispena S/M dalam bentuk integrasi data dengan DAPODIK KEMENDIKBUD dan EMIS KEMENAG serta penyederhanaan proses Akreditasi, dari 10 langkah menjadi 8 langkah dalam POS Pelaksanaan Akreditasi S/M.

  

Download Laporan dan Aplikasi Penilaian Akreditasi SMP/MTs SMA/MA

Sobat Kami Madrasah Aplikasi dibawah ini dibuat oleh Bapak Tri Agus Hariyatno dari Banyumas yang sudah dishare melalui wibsite resmi BAP S/M Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah Laporan dan Aplikasi Penilaian Akreditasi SMP/MTs SMA/MA serta POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 yang dapat sobat unduh melalui tautan berikut ini:

POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 Revisi 2

Panduan SISPENA Sekolah/Madrasah Tahun 2018

Aplikasi Penilaian Akreditasi SMP/MTs 

Aplikasi Penilaian Akreditasi SMA/MA

Demikianlah informasi tentang Laporan dan Aplikasi Penilaian Akreditasi SMP/MTs SMA/MA semoga ada guna dan manfaatnya.

sumber Kami_Madrasah

Surat Kuasa Pengambilan KIP/BSM Madrasah Tahun 2018

Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil dari pemadanan elektronik siswa madrasah sebagaimana terdaftar dalam sistem EMIS yang dikelola Kementerian Agama dengan anak/siswa sebagaimana terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial bersama dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Download Surat Kuasa Pengambilan KIP/BSM Madrasah Tahun 2018

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali di dalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni Tahun 2018 untuk semester II Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli–Desember Tahun 2018 untuk semester I Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidaktersediaan biaya. Di samping itu, juga untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI ke MTs atau dari MTs ke MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Mekanisme Pengambilan Dana PIP

Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu tanda/identitas pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; 

Pengambilan Secara Kolektif  

Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala madrasah/bendahara madrasah dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (Form- PIP.05 dan 06);
2. Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.07);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Bansos PIP secara kolektif (Form-PIP.08).
4. Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan menunjukkan aslinya;
5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih berlaku;
6. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

Syarat Pengambilan Secara Kolektif 

Pengambilan Secara Kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

1. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank penyalur, seperti: a) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan madrasah/tempat tinggal peserta didik; b) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman; c) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.
2. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti: a) biaya transportasi relatif besar; b) armada transportasi terbatas.
3. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung seperti: a) sedang sakit; b) sedang praktik kerja lapangan; c) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk; d) hambatan lainnya yang tidak terduga

Download Surat Kuasa Pengambilan Dana KIP Madrasah Kolektif

Berikut adalah Form- PIP. 05 dan 06 yaitu surat kuasa Pengambilan Dana KIP Madrasah secara Kolektif oleh kepala madrasah/bendahara yang dapat sobat unduh melalui tautan berikut:

Surat Kuasa Pengambilan Dana KIP Madrasah

Demikianlah informasi terkait Download Surat Kuasa Pengambilan KIP/BSM Madrasah Tahun 2018. semoga bermanfaat. Madrasah Hebat Bermartabat.
Kami_Madrasah

Download POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018

Dalam menjalankan peran akreditasi, BAN S/M memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 59 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pada ayat (2) disebutkan bahwa BAN-S/M mempunyai fungsi untuk: 

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/ madrasah;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah;
4. Melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah;
5. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah;
6. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
7. Mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional;
8. Melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri; dan
9. Melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Panduan Khusus Akreditasi Sekolah/Madrasah

Persyaratan Akreditasi 

1. Memiliki surat keputusan pendirian/operasioanl sekolah/madrasah.
2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
3. Memiliki peserta didik pada semua tingkat kelas.
4. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
5. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
7. Telah menamatkan peserta didik.

Sekolah/Madrasah Merger 

1. Sekolah/madrasah yang dimerger dinyatakan sebagai satuan pendidikan baru dengan NPSN baru.
2. Sekolah/madrasah yang dimerger, akreditasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Sekolah/madrasah merger (Baru) harus diakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekolah/Madrasah Yang Berubah Nama
 

1. Sekolah/madrasah yang berubah nama dinyatakan sebagai satuan pendidikan baru dengan NPSN baru.
2. Sekolah/madrasah yang berubah nama, akreditasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Sekolah/madrasah dengan nama baru, harus diakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekolah/Madrasah Yang Pindah Lokasi 

1. Sekolah/madrasah yang pindah lokasi dinyatakan sebagai satuan pendidikan baru dengan NPSN baru.
2. Sekolah/madrasah yang pindah lokasi, akreditasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Sekolah/madrasah dengan lokasi baru, harus diakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekolah/Madrasah Yang Ditutup
 

1. Sekolah/madrasah yang ditutup, akreditasinya dinyatakan tidak berlaku.
2. Sekolah/madrasah yang ditutup harus melaporkan kepada BAP-S/M dan pihak terkait
3. BAP S/M mencabut sertifikat akreditasi sekolah/madrasah yang ditutup.

Akreditasi SMK 

1. Akreditasi SMK dilakukan terhadap Program Keahlian, bukan Kompetensi Keahlian.
2. Program Keahlian mengikuti Spektrum 2013 dan 2016
3. Kompetensi Keahlian mengikuti akreditasi Program Keahlian.
4. Program Keahlian yang belum terakreditasi dan Kompetensi Keahliannya sudah diakreditasi, maka: a) Jika program keahlian hanya memiliki satu Kompetensi Keahlian, maka nilai dan peringkat Kompetensi Keahlian menjadi nilai dan peringkat Program Keahlian.  b) Jika Program Keahlian terdapat beberapa Kompetensi Keahlian, maka nilai dan peringkat Akreditasi Program Keahlian ditetapkan berdasarkan nilai dan peringkat akreditasi Kompetensi Keahlian yang tertinggi. c) Jika Program Keahlian terdapat beberapa Kompetensi Keahlian dan hanya satu Kompetensi Keahlian yang terakreditasi, maka nilai dan peringkat akreditasi Program Keahlian mengikuti nilai dan peringkat Kompetensi Keahlian tersebut.
5. Jika Program Keahlian telah terakreditasi, maka nilai dan peringkat akreditasi Kompetensi Keahlian dinyatakan tidak berlaku.

Download POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018

Sobat Kami Madrasah berikut adalah POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 yang dapat sobat unduh melalui tautan berikut ini;Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018 Revisi 2

Demikianlah informasi tentang Download POS Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2018, semoga bermanfaat untuk Madrasah yang lebih baik.
Kami_Madrasah